Pemerintah berencana untuk merilis data tunggal sebagai acuan dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Saat ini, berbagai kementerian dan lembaga tengah bekerja sama dalam menyusun data tunggal tersebut. Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko, mengungkapkan bahwa data tunggal ini akan dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Budiman menambahkan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar pengelolaan data tersebut berada di bawah BPS. "Pengelolaan data tunggal ini memang di bawah BPS, sesuai instruksi Presiden dalam rapat," kata Budiman di Menara Danareksa, Jakarta Pusat, pada Jumat (22/11/2024).

Meskipun demikian, akan ada peraturan yang dibuat agar kementerian dan lembaga di Kabinet Merah Putih dapat memanfaatkan data tunggal pengentasan kemiskinan tersebut. "Akan ada protokol yang mengatur bagaimana kementerian-kementerian lain dapat menggunakan data ini," ujar Budiman dengan tegas. Pada hari Jumat, Budiman memimpin rapat koordinasi yang melibatkan BP Taskin bersama Kementerian Sosial (Kemensos), BPS, Kementerian Koperasi, Kementerian Desa, dan Kementerian UMKM. Dalam rapat tersebut, dibahas mengenai konsolidasi data serta sinkronisasi program-program pengentasan kemiskinan di kementerian terkait. Budiman juga menyatakan bahwa akan ada rapat koordinasi berikutnya karena program pengentasan kemiskinan melibatkan 27 kementerian dengan 154 program. "Pengentasan kemiskinan ini melibatkan 27 kementerian dan 154 program. Rapat koordinasi ini bukan yang terakhir, masih akan ada rapat lanjutan," jelasnya.

Target Selesai pada 2024

Pada kesempatan yang sama, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyatakan bahwa data tunggal untuk pengentasan kemiskinan diharapkan dapat diselesaikan pada tahun 2024. Dengan demikian, pada tahun 2025, data tersebut dapat digunakan sebagai acuan untuk pelaksanaan program-program dari berbagai kementerian dan lembaga dalam mengatasi masalah kemiskinan. "Harapannya jika bisa, tahun ini selesai. Mudah-mudahan, jadi target kami tahun ini. Kalau bisa, tahun depan sudah bisa dijadikan pedoman proyek ini," ujar Saifullah. Menanggapi harapan tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan bahwa pihaknya akan memproses data terlebih dahulu. Setelah ada perkembangan, BPS akan memberikan informasi kepada publik.

Sementara itu, Kepala BP Taskin, Budiman Sudjatmiko, menyatakan bahwa berbagai sumber data terkait kemiskinan yang sebelumnya tersebar di berbagai kementerian dan lembaga telah berhasil dikumpulkan sejak awal November. Beberapa di antaranya adalah data dari Perusahaan Listrik Negara (PLN), Pertamina, Kemensos, data registrasi sosial ekonomi (regsosek), serta data Pemberdayaan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Dengan demikian, data-data tersebut kini siap untuk dipadupadankan dalam proses penyusunan data tunggal. "Sekarang sudah terkumpul, tinggal nantinya dipadupadankan. Tapi bahan dasarnya, sumbernya, sudah terkumpul di satu tempat," jelasnya.