Jakarta, Universitas Narotama -- Mahasiswa di Universitas Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan, mengaku diintimidasi pihak kampus agar tak menggelar atau mengikuti aksi unjuk rasa 11 April menolak wacana presiden tiga periode, penundaan pemilu, hingga menuntut tolak kenaikan harga BBM dll.

Presiden Mahasiswa Universitas Sriwijaya, Hansen Febriansyah mengaku dirinya menjadi salah satu yang mendapat panggilan dan ancaman dari pihak kampus terkait Aksi Nasional 11 April hari ini.

Termasuk dirinya, Hansen mengatakan ada  tiga mahasiswa dipanggil melalui surat pemanggilan menghadap pada Minggu (10/4) pukul 10.00 WIB. Dua rekannya memenuhi panggilan tersebut, sementara Hansen tidak.

Hansen berdalih tak bisa memenuhi surat panggilan itu karena sedang dalam perjalanan menuju Jakarta untuk mengikuti aksi 11 April bersama massa BEM Seluruh Indonesia hari ini.

Menurut keterangan Hansen, pemanggilan tersebut mengenai evaluasi kegiatan unjuk rasa 7 April lalu dan nasihat untuk tidak ikut Aksi 11 April. Tak hanya nasihat, Hansen menyebut mahasiswa juga mendapat ancaman.

"Bahwa yang ikut Aksi Nasional di Jakarta tanggal 11 April 2022 mendapatkan ancaman akan diberikan surat kepada orang tua," ujar Hansen kepada CNNIndonesia.com, Senin (11/4) dini hari.

Dalam foto surat edaran dari rektorat yang ditunjukkan ke CNNIndonesia.com, tercatat  ada empat poin yang intinya meminta para mahasiswa tidak berunjuk rasa baik di Jakarta maupun daerah lainnya.

Dalam SE yang diteken Wakil Rektor Unsri Iwan Stia Budi itu ditegaskan, bagi yang tetap ingin melakukan aksi unjuk rasa tidak boleh mengatasnamakan Universitas Sriwijaya dan memakai atribut kampus tersebut.

"Bagi yang tetap ingin melakukan aksi unjuk rasa merupakan tanggung jawab pribadi masing-masing," demikian ditegaskan dalam SE bertanggal 9 April tersebut.

SE itu pun turut ditembuskan ke Mendikbudristek dan Dirjen Dikti.

Hansen mengatakan para mahasiwa fakultas yang ingin ikut aksi kemudian menarik diri setelah surat edaran tersebut keluar.

"Takut imbasnya mungkin," kata Hansen.

Menurut informasi terakhir, Hansen berangkat seorang diri menuju Jakarta sebagai perwakilan dari Universitas Sriwijaya dalam Aksi Nasional 11 April ini.

Sementara terkait dugaan intimidasi kampus via pemanggilan dan surat edaran tersebut, CNNIndonesia.com masih belum mendapatkan pernyataan resmi dari pihak rektorat Unsri.

Sebagai informasi, pada hari ini di Jakarta, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) bakal menggelar aksi demonstrasi menolak perpanjangan massa jabatan presiden di Gedung DPR. Koordinator Media BEM SI Luthfi Yufrizal mengatakan pihaknya sengaja melakukan aksi di Gedung DPR dengan harapan para wakil rakyat tetap menjalankan amanat konstitusi dengan tidak memperpanjang masa jabatan presiden.

"Karena kita ingin memastikan konstitusi yang ada berjalan. Maka dari itu kita akan mengawal dari uu dan memastikan DPR RI melaksanakan konstitusi dengan baik sesuai dengan yang sudah ada," ujarnya ketika dikonfirmasi, Minggu (10/4).

Ia mengatakan ada empat tuntutan yang akan disampaikan mahasiswa dalam aksi itu"

1. Mendesak dan menuntut wakil rakyat agar mendengarkan dan menyampaikan aspirasi rakyat bukan aspirasi partai.

2. Mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menjemput aspirasi rakyat sebagaimana aksi massa yang telah dilakukan dari berbagai daerah dari tanggal 28 Maret 2022 sampai 11 April 2022.

3. Mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk tidak mengkhianati konstitusi negara dengan melakukan amandemen, bersikap tegas menolak penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan 3 periode.

4. Mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menyampaikan kajian disertai 18 tuntutan mahasiswa kepada presiden yang sampai saat ini belum terjawab.

Aksi-aksi mahasiswa dengan tuntutan serupa juga dilakukan di beberapa daerah lain di Indonesia. Beberapa di antaranya di Palembang (Sumatera Selatan), depan Istana Bogor (Jawa Barat), Semarang (Jawa Tengah), Makassar (Sulawesi Selatan), hingga Ambon (Maluku).

Terkait penundaan pemilu hingga wacana presiden tiga periode, Jokowi telah meminta para menterinya setop membicarakan wacana tersebut. Bukan hanya itu, dalam rapat penyelenggaraan pemilu yang rekamannya diunggah di Youtube Sekretariat Negara, Jokowi pun memastikan pelaksanaan pemilu 2024 tetap sesuai jadwal di mana pencoblosan dilakukan 14 Februari 2024.

Sumber = cnnindonesia.com/pendidikan