Semarang, -- Kota Semarang meniadakan pembelajaran tatap muka (PTM) selama dua pekan akibat lonjakan Covid-19. Sementara, Kota Bandung memutuskan tetap menggelar sekolah tatap muka dengan mengurangi kapasitas jadi 50 persen.

"Setiap hari terus mengamati pergerakan grafik penderita Covid-19 di Kota Semarang dalam kurun waktu dua minggu terakhir terjadi tren kenaikan berikut penyebarannya," ucap Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, di Balai Kota Semarang, Jumat (4/2) malam.

"Jadi kebijakan yang akan kita ambil yaitu Pembelajaran Tatap Muka mulai hari Senin akan off dulu selama dua minggu. Jadi untuk sementara anak didik kita belajar dari rumah kembali dengan sistem pembelajaran jarak jauh," lanjutnya

Menurut politikus yang akrab dipanggil Hendi ini, peningkatan kasus Covid-19 selama dua pekan ini memiliki pola serupa dengan karakteristik varian Omicron.]

"Bisa dilihat di portal kami siagacorona semarang, kamis kemarin itu masih 67 kasus, sekarang Jumat langsung jadi 149 kasus. Pihak Dinas Kesehatan menilai lonjakannya seperti varian Omicron," kata kader PDIP ini.

Saat ini, katanya, ada empat klaster yang memicu lonjakan Covid-19 di Kota Semarang, yakni sekolah, perkantoran, pabrik dan rumah tangga. Meski demikian, saat ini pihaknya belum memutuskan untuk meningkatkan level PPKM atau tidak.

"Masih kita evaluasi, menunggu koordinasi dengan Provinsi dan Pusat. Kalau memang untuk kebaikan semua, ya apa boleh buat," ujar Hendrar.

Terpisah, Peraturan Wali Kota (Perwal) Bandung Nomor 130 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Perwal No 130/2021 tentang PPKM Level 2 Covid-19 di Kota Bandung, Jumat (4/2), mengubah PTM 100 persen menjadi 50 persen.

"Kapasitas satuan pendidikan yang paling banyak 100 persen peserta didik per kelas nanti akan menjadi 50 persen," kata Sekretaris Daerah Kota Bandung Ema Sumarna, Jumat (4/2).

"Kasus aktif ini yang harus kita waspadai. Kemarin saja, seminggu lompatan 10 kali lipat. Itu harus waspadai. BOR mulai gerak lagi itu yang bikin deg-degan," ujarnya.

Menurut Ema, kewaspadaan ini bukan hanya dilakukan pemerintah daerah. Tetapi, masyarakat pun harus ikut memperhatikan kondisi dan kesehatan.

"Ini menyusul peningkatan kasus yang harus kita antisipasi dan sesuaikan. Itu pun kalau eskalasi meningkat sebuah keniscayaan regulasi pun akan ikut diubah. Apalagi perubahan pusat rata-rata seminggu, ya kami harus sejalan dengan pusat," tandas dia.

Sebelumnya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melunak soal PTM 100 persen usai ada pernyataan Presiden Jokowi. Kementerian yang digawangi Nadiem Makarim ini memberi opsi bagi pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi orang tua siswa, seperti di sekolah-sekolah Kementerian Agama.

Sumber : cnnindonesia.com