Partai Demokrat berang karena ada beberapa kepala daerah yang turun ke jalan berdemonstrasi menentang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Bagi Demokrat, kepala daerah baik bupati walikota, wakil walikota dari partai manapun, termasuk yang diusung PDI Perjuangan harus patuh pada kebijakan pemerintah pusat. "Tidak boleh ada negara dalam negara. Sepenuhnya harus patuh pada pemerintah pusat untuk menjalankan kebijakan pemerintah pusat," kata salah satu Ketua DPP Demokrat, Didi Irawady Syamsuddin, kepada VIVAnews.com. Menurut Didi, kepala daerah dari partai manapun bila sudah jadi pejabat negara tentu sudah menjadi milik negara atau rakyat. Jadi, kata dia, tidak ada lagi urusan semata-mata hanya untuk kepentingan partainya. "Lebih-lebih lagi ikut-ikutan turun ke jalan berdemo menentang kebijakan pemerintah pusat. Apalagi kalau ikut memobilisasi massa turun ke jalan, jelas ini adalah pembangkangan terhadap jabatan yang disandangnya," tegas anggota Komisi III DPR ini. Didi menegaskan, kepala daerah sebagaimana amanat konstitusi merupakan bagian dari pemerintah pusat. Jadi harus patuh dan menjalankan kebijakan pemerintah pusat. Sejumlah kepala daerah dikethaui ikut berdemonstrasi menolak rencana yang akan diputuskan DPR atas usulan pemerintah itu. Di Solo, Wakil Walikota Solo, FX Hadi Rudyatmo, memimpin unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Di Surabaya, Wakil Walikota Surabaya, Bambang DH, yang juga dari PDIP, ikut berorasi mendukung demonstrasi menolak kenaikan harga BBM. Di Bali, meski tak ikut demo, Gubernur Bali I Made Mangku Pastika, yang juga didukung PDIP mengatakan sebenarnya tak ada yang setuju atas rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak. Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, mengatakan kepala daerah tidak boleh ikut demo kenaikan harga bahan bakar minyak jika telah disahkan dalam APBN-P 2012. Jika tetap menolak, kepala daerah tersebut bisa diberhentikan. Terkait hal tersebut, Sekretaris Jenderal PDIP, Tjahjo Kumolo, mengatakan bahwa instruksi Mendagri itu tak memiliki dasar. "Dasar Mendagri apa? Mendagri pembantu presiden. Kalau dia menentang Presiden dia bisa dicopot, tapi gubernur dan walikota itu ikut turun ke jalan ya nggak masalah kan yang memilih rakyat," kata Tjahtjo di Gedung DPR, Selasa siang. (ren) • VIVAnews